.

Bandung - Untuk menghindari terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), Pemprov Jawa Barat dan pemkab/pemkot menunjuk Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai menyedia naskah soal dan jawaban, sekaligus petugas pemeriksa tes penyaringan.

Tahun ini, Jawa Barat (Jabar) membutuhkan sebanyak 17 ribu CPNSD untuk disebar di sejumlah kota dan kabupaten, seperti untuk tenaga kesehatan, teknik informatika dan akutansi, serta sekretaris desa.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, kemarin, mengatakan dengan dilibatkannya pihak Unpad dalam penerimaaan CPNSD diharapkan bisa mencegah terjadinya KKN. “Kerja sama ini, setidaknya bisa meminimalisasi praktik KKN atau titipan, karena kulai dari pembuatan lembar soal dan jawab, termasuk pengawas (ujian) diserahkan kepada Unpad,” ujar Heryawan.

Gubernur meminta jika dalam pelaksanaan ujian saringan CPNSD terdapat kecurangan untuk segera kelapor ke Pemprov Jabar, atau lembaga terkait lainnya. “Kami tidak akan mentolelir, pihaki-pihak yang melakukan kecurangan, termasuk pejabat teras di lingkungan Pemprov Jabar,” tegasnya.

Heryawan menjelaskan formasi CPNSD terdiri dari tenaga honorer sebanyak 8.986 orang, dan umum 8.996 orang, serta 820 pejabat sekretaris desa. “Jumlah itu untuk kebutuhan pegawai di 26 kota dan kabupaten di wilayah Jabar,” paparnya.

Sementara itu Kepala Biro Kepegawaian Jabar Achadiat Supratman, Selasa (4/11), mengatakan di lingkungan Pemrov Jabar sendiri membutuhkan sebanyak 112 CPNSD, di antaranya untuk tenaga kesehatan dan teknis.

“Untuk tenaga kesehatan, seperti dokter umum, dokter jiwa, dan dokter paru-paru dibutuhkan sebanyak 79 CPNSD dan teknis, antara lain akutansi dan teknik informatika membutuhkan sebanyak 33 tenaga ahli berkualitas,” jelasnya.


Sumber:
http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDEzNDU=